Cari regulasi   

Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
Beranda
Direktori SK Perizinan
Kontak
Regulasi Baru

Tanggal Terbit: 31-12-1984
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1984 Tentang Kurikulum Madrasah Tsanawiyah (Madrasah Menengah Tingkat Pertama)


Tanggal Terbit: 31-12-1984
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1984 Tentang Kurikulum Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas)


Tanggal Terbit: 30-12-1984
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1984 Tentang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah (Madrasah Tingkat Dasar)


Tanggal Terbit: 01-01-1984
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 , Nomor 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kuriklum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah


Tanggal Terbit: 01-01-1984
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984, Nomor 45 Tahun 1984 tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurrikulum Madrasah


Tanggal Terbit: 01-01-1984
Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 0408a/U/1984, 319/Menkes/SKB/VI/1984, 74/Th/1984 dan 60 Tahun 1984, tentang Pokok Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah


Tanggal Terbit: 31-12-1983
Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan


Tanggal Terbit: 21-04-1983
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Warta Regulasi
Contributor: Dessy Suciati Saputri | Date: 20-02-2017 Time: 08:26:41
SIPIR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengevaluasi Program Bela Negara yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan menyusul terjadinya pelatihan bela negara terhadap FPI di Banten. Menurut Direktur Imparsial Al Araf, program yang selama ini dilaksanakan belum memiliki konsep, tujuan, dan landasan hukum yang jelas. "Pemerintah dan Presiden sepantasnya sementara ini menghentikan, mengevaluasi program bela negara yang ada, lalu kemudian membentuk regulasi tentang pendidikan kewarganegaraan," kata Al Araf di kantor Imparsial, di Jakarta, Selasa (10/1). Ia mengkhawatirkan, Program Bela Negara akan menimbulkan dampak negatif apabila pemerintah tidak melakukan evaluasi. Menurut Al Araf, regulasi dari pelaksanaan program ini masih belum ada. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara. "Jika mengacu pada pasal tersebut, seharusnya pr ...Detail
STATISTIK REGULASI PENDIDIKAN
Klik gambar untuk tampilan lebih besar
Total Regulasi
1629
"Know the rules well, so you can break them effectively." (14th Dalai Lama)
Facebook   Youtube   Twitter   Google Plus   Instagram   Foursquare
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
 
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
 
Adm
ANATOMI REGULASI
Copy Rights©2017
Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Lt. 2 Gedung EMIS Kementerian Agama RI
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT

All Rights reserved