Cari regulasi   

Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
Beranda
Direktori SK Perizinan
Kontak
Regulasi Baru

Tanggal Terbit: 15-05-1979
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil


Tanggal Terbit: 01-01-1978
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri


Tanggal Terbit: 01-01-1978
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri


Tanggal Terbit: 01-01-1978
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri


Tanggal Terbit: 01-04-1977
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor No. 046a/U/1977 Tentang Kewajiban Perguruan Tinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta


Tanggal Terbit: 01-03-1977
Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.046a/U/1977 Tentang Kewajiban Perguruantinggi Baik Negeri Maupun Swasta Untuk Menyusun/Memiliki Statuta


Tanggal Terbit: 23-12-1976
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil


Tanggal Terbit: 28-02-1976
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1976 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Warta Regulasi
Contributor: Dessy Suciati Saputri | Date: 20-02-2017 Time: 08:26:41
SIPIR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengevaluasi Program Bela Negara yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan menyusul terjadinya pelatihan bela negara terhadap FPI di Banten. Menurut Direktur Imparsial Al Araf, program yang selama ini dilaksanakan belum memiliki konsep, tujuan, dan landasan hukum yang jelas. "Pemerintah dan Presiden sepantasnya sementara ini menghentikan, mengevaluasi program bela negara yang ada, lalu kemudian membentuk regulasi tentang pendidikan kewarganegaraan," kata Al Araf di kantor Imparsial, di Jakarta, Selasa (10/1). Ia mengkhawatirkan, Program Bela Negara akan menimbulkan dampak negatif apabila pemerintah tidak melakukan evaluasi. Menurut Al Araf, regulasi dari pelaksanaan program ini masih belum ada. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara. "Jika mengacu pada pasal tersebut, seharusnya pr ...Detail
STATISTIK REGULASI PENDIDIKAN
Klik gambar untuk tampilan lebih besar
Total Regulasi
1629
"Know the rules well, so you can break them effectively." (14th Dalai Lama)
Facebook   Youtube   Twitter   Google Plus   Instagram   Foursquare
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
 
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
 
Adm
ANATOMI REGULASI
Copy Rights©2017
Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Lt. 2 Gedung EMIS Kementerian Agama RI
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT

All Rights reserved