Cari regulasi   

Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
Beranda
Direktori SK Perizinan
Kontak
Regulasi Baru

Tanggal Terbit: 18-02-1976
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1976 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil


Tanggal Terbit: 01-01-1976
Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1976 tentang Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah


Tanggal Terbit: 23-06-1975
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1975 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil


Tanggal Terbit: 01-01-1975
Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidilten dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975. Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Madrasah


Tanggal Terbit: 06-11-1974
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian


Tanggal Terbit: 29-03-1971
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi


Tanggal Terbit: 15-10-1969
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang


Tanggal Terbit: 05-07-1969
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang

Warta Regulasi
Contributor: Dessy Suciati Saputri | Date: 20-02-2017 Time: 08:26:41
SIPIR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengevaluasi Program Bela Negara yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan menyusul terjadinya pelatihan bela negara terhadap FPI di Banten. Menurut Direktur Imparsial Al Araf, program yang selama ini dilaksanakan belum memiliki konsep, tujuan, dan landasan hukum yang jelas. "Pemerintah dan Presiden sepantasnya sementara ini menghentikan, mengevaluasi program bela negara yang ada, lalu kemudian membentuk regulasi tentang pendidikan kewarganegaraan," kata Al Araf di kantor Imparsial, di Jakarta, Selasa (10/1). Ia mengkhawatirkan, Program Bela Negara akan menimbulkan dampak negatif apabila pemerintah tidak melakukan evaluasi. Menurut Al Araf, regulasi dari pelaksanaan program ini masih belum ada. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara. "Jika mengacu pada pasal tersebut, seharusnya pr ...Detail
STATISTIK REGULASI PENDIDIKAN
Klik gambar untuk tampilan lebih besar
Total Regulasi
1629
"Know the rules well, so you can break them effectively." (14th Dalai Lama)
Facebook   Youtube   Twitter   Google Plus   Instagram   Foursquare
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
 
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
 
Adm
ANATOMI REGULASI
Copy Rights©2017
Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Lt. 2 Gedung EMIS Kementerian Agama RI
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT

All Rights reserved