Cari regulasi   

Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
Beranda
Direktori SK Perizinan
Kontak
Regulasi Baru

Tanggal Terbit: 25-10-1968
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1968 tentang Charter Of The Southeast Asian Ministers Of Education Organization


Tanggal Terbit: 10-11-1965
Perarturan Presiden Nomor 15 Tahun 1965 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Swasta


Tanggal Terbit: 25-08-1965
Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila


Tanggal Terbit: 25-08-1965
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Majelis Pendidikan Nasional


Tanggal Terbit: 01-04-1965
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1965 tentang Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana Termaksud Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi


Tanggal Terbit: 05-12-1963
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 1963 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri


Tanggal Terbit: 04-12-1961
Undang-Undang (UU) Indonesia Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi


Tanggal Terbit: 16-05-1961
Perarturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar

Warta Regulasi
Contributor: Dessy Suciati Saputri | Date: 20-02-2017 Time: 08:26:41
SIPIR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengevaluasi Program Bela Negara yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan menyusul terjadinya pelatihan bela negara terhadap FPI di Banten. Menurut Direktur Imparsial Al Araf, program yang selama ini dilaksanakan belum memiliki konsep, tujuan, dan landasan hukum yang jelas. "Pemerintah dan Presiden sepantasnya sementara ini menghentikan, mengevaluasi program bela negara yang ada, lalu kemudian membentuk regulasi tentang pendidikan kewarganegaraan," kata Al Araf di kantor Imparsial, di Jakarta, Selasa (10/1). Ia mengkhawatirkan, Program Bela Negara akan menimbulkan dampak negatif apabila pemerintah tidak melakukan evaluasi. Menurut Al Araf, regulasi dari pelaksanaan program ini masih belum ada. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara. "Jika mengacu pada pasal tersebut, seharusnya pr ...Detail
STATISTIK REGULASI PENDIDIKAN
Klik gambar untuk tampilan lebih besar
Total Regulasi
1629
"Know the rules well, so you can break them effectively." (14th Dalai Lama)
Facebook   Youtube   Twitter   Google Plus   Instagram   Foursquare
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
 
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
 
Adm
ANATOMI REGULASI
Copy Rights©2017
Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Lt. 2 Gedung EMIS Kementerian Agama RI
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT

All Rights reserved