Cari regulasi   

Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
Beranda
Direktori SK Perizinan
Kontak
Regulasi Baru

Tanggal Terbit: 12-03-1954
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasardasar Pendidikan dan Pengajaran Sekolah untuk Seluruh Indonesia


Tanggal Terbit: 10-02-1952
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Pegawai Negeri


Tanggal Terbit: 20-06-1951
Instruksi Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaan dan Kebudayaan No. 17678/Kab dan Menteri Agama No. K.1/9180 tanggal 16 juli 1951


Tanggal Terbit: 20-06-1951
Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 1432/Kab. Tanggal 20 Juni 1951 dan Menteri Agama No. K.1/652, tanggal 20 Juni 1951


Tanggal Terbit: 02-04-1950
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar Pendidikan dan Pengadjaran di Sekolah


Tanggal Terbit: 02-12-1946
Keputusan bersama antara menteri PPK dan menteri Agama No.1142/Bhg A(pengajaran), Jakarta tanggal 2 Desember 1946, No 1285 /K-7 (Agama) Yogyakarta tanggal 2 Desember 1946

Warta Regulasi
Contributor: Dessy Suciati Saputri | Date: 20-02-2017 Time: 08:26:41
SIPIR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengevaluasi Program Bela Negara yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan menyusul terjadinya pelatihan bela negara terhadap FPI di Banten. Menurut Direktur Imparsial Al Araf, program yang selama ini dilaksanakan belum memiliki konsep, tujuan, dan landasan hukum yang jelas. "Pemerintah dan Presiden sepantasnya sementara ini menghentikan, mengevaluasi program bela negara yang ada, lalu kemudian membentuk regulasi tentang pendidikan kewarganegaraan," kata Al Araf di kantor Imparsial, di Jakarta, Selasa (10/1). Ia mengkhawatirkan, Program Bela Negara akan menimbulkan dampak negatif apabila pemerintah tidak melakukan evaluasi. Menurut Al Araf, regulasi dari pelaksanaan program ini masih belum ada. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara. "Jika mengacu pada pasal tersebut, seharusnya pr ...Detail
STATISTIK REGULASI PENDIDIKAN
Klik gambar untuk tampilan lebih besar
Total Regulasi
1630
"Know the rules well, so you can break them effectively." (14th Dalai Lama)
Facebook   Youtube   Twitter   Google Plus   Instagram   Foursquare
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
 
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
 
Adm
ANATOMI REGULASI
Copy Rights©2017
Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Lt. 2 Gedung EMIS Kementerian Agama RI
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT

All Rights reserved