Cari regulasi   

Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
Beranda
Direktori SK Perizinan
Kontak
Regulasi Baru

Tanggal Terbit: 21-06-2016
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100/PMK.05/2016 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM


Tanggal Terbit: 20-06-2016
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3489 Tahun 2016 tentang Kurikulum Raudhatul Athfal


Tanggal Terbit: 17-06-2016
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;


Tanggal Terbit: 17-06-2016
Peraturan Pemerintah omor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan


Tanggal Terbit: 13-06-2016
Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama


Tanggal Terbit: 13-06-2016
Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama


Tanggal Terbit: 07-06-2016
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah


Tanggal Terbit: 06-06-2016
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah

Warta Regulasi
Contributor: Dessy Suciati Saputri | Date: 20-02-2017 Time: 08:26:41
SIPIR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengevaluasi Program Bela Negara yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan menyusul terjadinya pelatihan bela negara terhadap FPI di Banten. Menurut Direktur Imparsial Al Araf, program yang selama ini dilaksanakan belum memiliki konsep, tujuan, dan landasan hukum yang jelas. "Pemerintah dan Presiden sepantasnya sementara ini menghentikan, mengevaluasi program bela negara yang ada, lalu kemudian membentuk regulasi tentang pendidikan kewarganegaraan," kata Al Araf di kantor Imparsial, di Jakarta, Selasa (10/1). Ia mengkhawatirkan, Program Bela Negara akan menimbulkan dampak negatif apabila pemerintah tidak melakukan evaluasi. Menurut Al Araf, regulasi dari pelaksanaan program ini masih belum ada. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara. "Jika mengacu pada pasal tersebut, seharusnya pr ...Detail
STATISTIK REGULASI PENDIDIKAN
Klik gambar untuk tampilan lebih besar
Total Regulasi
1630
"Know the rules well, so you can break them effectively." (14th Dalai Lama)
Facebook   Youtube   Twitter   Google Plus   Instagram   Foursquare
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
 
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
 
Adm
ANATOMI REGULASI
Copy Rights©2017
Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Lt. 2 Gedung EMIS Kementerian Agama RI
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT

All Rights reserved