Cari regulasi   

Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
Beranda
Direktori SK Perizinan
Kontak
Regulasi Baru

Tanggal Terbit: 12-06-2017
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Hari Sekolah


Tanggal Terbit: 05-05-2017
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat


Tanggal Terbit: 03-04-2017
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Mataram


Tanggal Terbit: 03-04-2017
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang


Tanggal Terbit: 03-04-2017
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin


Tanggal Terbit: 03-04-2017
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi


Tanggal Terbit: 03-04-2017
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Tanggal Terbit: 03-04-2017
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Warta Regulasi
Contributor: Dessy Suciati Saputri | Date: 20-02-2017 Time: 08:26:41
SIPIR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk mengevaluasi Program Bela Negara yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan menyusul terjadinya pelatihan bela negara terhadap FPI di Banten. Menurut Direktur Imparsial Al Araf, program yang selama ini dilaksanakan belum memiliki konsep, tujuan, dan landasan hukum yang jelas. "Pemerintah dan Presiden sepantasnya sementara ini menghentikan, mengevaluasi program bela negara yang ada, lalu kemudian membentuk regulasi tentang pendidikan kewarganegaraan," kata Al Araf di kantor Imparsial, di Jakarta, Selasa (10/1). Ia mengkhawatirkan, Program Bela Negara akan menimbulkan dampak negatif apabila pemerintah tidak melakukan evaluasi. Menurut Al Araf, regulasi dari pelaksanaan program ini masih belum ada. Hal ini sesuai dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang Pertahanan Negara. "Jika mengacu pada pasal tersebut, seharusnya pr ...Detail
STATISTIK REGULASI PENDIDIKAN
Klik gambar untuk tampilan lebih besar
Total Regulasi
1630
"Know the rules well, so you can break them effectively." (14th Dalai Lama)
Facebook   Youtube   Twitter   Google Plus   Instagram   Foursquare
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
 
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
 
Adm
ANATOMI REGULASI
Copy Rights©2017
Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Lt. 2 Gedung EMIS Kementerian Agama RI
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT

All Rights reserved