SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
Cari regulasi   

Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
Beranda
Direktori SK Perizinan
Kontak
SIPIR | Beasiswa Luar Negeri Direktorat Pendidikan Tinggi Islam

WARTA REGULASI

Contributor: Mizan Sya'roni | Date: 20-03-2014 Time: 23:51:24 | Visited 865 times
PP NOMOR 4 TAHUN 2014 RAMPING DAN NORMATIF
Tanggal 30 Januari 2014 Pemerintah mengeluarkan Peraturan baru tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (PP Nomor 4 Tahun 2014). Lahirnya PP ini merupakan implementasi ketentuan lima ayat dan satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu Pasal 7 ayat (5), Pasal 24 ayat (6), Pasal 25 ayat (6), Pasal 26 ayat (8), Pasal 43 ayat (4), Pasal 60 ayat (7), dan Pasal 68.

Peraturan Pemerintah ini cukup ramping, karena hanya terdiri dari 4 Bab dan 37 Pasal. Bandingkan dengan PP sebelumnya yang mengatur tentang pendidikan tinggi, yaitu PP Nomor 60 tahun 2009, yang terdiri dari 17 Bab dan 133 Pasal. Telaah perbandingan antara kedua PP ini menunjukkan bahwa PP terbaru yang belum genap berusia dua bulan ini hanya mengatur norma-norma umum, sedangkan ketentuan lebih rinci diatur dalam Peraturan Menteri.

“Paling tidak ada 12 pasal dan ayat dalam PP Nomor 4 Tahun 2014 yang mengamanatkan agar ketentuan dan aturan pelaksanaan lebih lanjut tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri,” kata Prof. Dr. Dede Rosyada, M.A., Direktur Pendidikan Tinggi Islam, menjelaskan tentang mengapa PP yang baru ini ramping.

“Kita tunggu saja terbitnya peraturan-peraturan tersebut dalam dua tahun ini, karena amanatnya seperti itu,” lanjut Dede mengutip bunyi Pasal 36 PP Nomor 4 Tahun 2014.

Dalam kesempatan terpisah, Kasubdit Kelembagaan Diktis Dr. Mastuki mengatakan bahwa selain diamanatkan oleh PP, ketentuan dan aturan pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi juga diamanatkan langsung oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentag Pendidikan Tinggi.

“Silakan Anda baca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Anda akan temukan sekurang-kurangnya ada 29 ayat yang mengamanatkan agar ketentuan lebih lanjut tentang hal-hal yang terkait dengan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi diatur dalam Peraturan Menteri, dan sebagian dari regulasi tersebut sudah diterbitkan oleh Mendikbud,” kata Mastuki mengakhiri wawancara.
- See more at: http://diktis.kemenag.go.id/index.php?berita=detil&jd=214#.U4yrCLEk7WF

Warta Terkait