SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
Cari regulasi   

Education Management Information System (EMIS)
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
Jln. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 JAKARTA PUSAT
SIPIR | Sistem Pelayanan Informasi Regulasi Pendidikan Islam
Beranda
Direktori SK Perizinan
Kontak
 

DAFTAR REGULASI

No
Katagori
Nama Regulasi
Download
1Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menpan Nomor: SE/15/M.PAN/4/2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru
2Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menpan Nomor: SE/18/M.PAN/5/2004 Tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
3Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SE.Dj.I/PP.02.3/04/07 Tentang Susulan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.II/PP.02.3/112A/2006 tentang Izin Pendirian Perguruan Tinggi Agama Islam
4Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/PP.00.9/1325a/2007 Tentang Larangan Kelas Jauh
5Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor SE.Dj.I/PP.00.9/02/2008 Tentang Perpanjangan Izin dan Akreditasi
6Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/PP.00.9/405a/2008 Tentang RambuRambu Pendirian Perguruan Tinggi, Alih Status dan Pembukaan Program Studi Baru
7Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/4/PP.00.9/804/2008 tentang Tindak Lanjut dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/PP.00.9/1325a/2007 Tentang Larangan Kelas Jauh
8Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/PP.009/42/2009 tentang Bantuan dan Pembiayaan Penyelenggaraan Program pada Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais)
9Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/PP.00.9/1215/2009 Tentang Penataan Program Studi yang Tidak Memiliki Izin Penyelenggaraan Dari Dirjen
10Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tentang Pendataan Tenaga Honorer Yang Bekerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah
11Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasibirokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Instansi Pemerintah
12Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
13Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Nomor: Dj.I/PP.00/08/2011 Tentang Penjelasan Penyelenggaraan Program Peningkatan Kualifikasi Sarjana (S1) Bagi Guru Raudlatul Athfal, Madrasah, Dan Pai Pada Sekolah Melalui Dual Mode System
14Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Pengawasan Dalam Rangka Mewujudkan Aparatur Negara Yang Berintegritas, Akuntabel Dan Transparan
15Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Nomor : SE/Dj.I/PP.00.9/80/2012 Tentang Peningkatan Mutu Pengelolaan Dan Layanan Akademik Program Peningkatan Kualifikasi S1 Bagi Guru PAI/MI/RA Melalui Dual Mode System
16Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Nomor: SE/Dj.I/PP.00.9/80/2012 tentang Peningkatan Mutu Pengelolaan dan Layanan Akademik Program Peningkatan Kualifikasi S1 Bagi Guru PAI/MI/RA melalui Dual Mode System
17Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Nomor: SE/Dj.I/PP.00/36/2012 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Indonesia Bersih di Lingkungan Madrasah Tahun 2012
18Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 07 Tahun 2012 tentang Peningkatan Pengawasan dalam Rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di Lingkungan Aparatur Negara
19Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Pp.00.9/60/2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru Dan Status Akta IV
20Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) 2012 Dan Dokumen Penetapan Kinerja 2013
21Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/SE/Kp.07.6/08/2013 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
22Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SE/Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/4/2013 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi pada PTAIN dan PTAIS
23Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SE/Dj.I/PP.00.9/42/2013 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
24Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SE/Dj.I/PP.00.9/486/2014 tentang Ketentuan untuk Mendapatkan Rekomendasi bagi Pelajar dan Mahasiswa Indonesia yang Melanjutkan Studi Islam ke Luar Negeri
25Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/603/2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
26Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/658/2014 tentang Percepatan Pelaporan PDPT
27Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/KP.07.6/973/2014 tentang Status PNS Dosen DPK pada PTU dan PTAIS
28Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/Dt.I.IV/PP.00.9/813/2014 tentang OnLine Jurnal
29Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 194/E.E3/AK/2014 tentang Izin Penyelenggaraan dan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi
30Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1061/E/T/2012 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Pendirian dan Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi, serta Pembukaan Program Studi Baru
31Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 160/E/AK/2013 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi
32Edaran dan Kebijakan Eselon ISUrat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 177/E.E4/AJ/2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
33Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 888/E.E3/MI/2014 tentang Penetapan Jenjang Kualifikasi dan Gelar Sarjana Terapan
34Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 887/E.E3/MI/2014 tentang Penjelasan Tentang Linearitas Ilmu
35Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 696/E.E3/MI/2014 perihal Linearitas Bidang Ilmu Bagi Dosen
36Edaran dan Kebijakan Eselon INomor. 970/E.E3/IJ/2014 Tentang Penandatangan Ijazah dan Transkrip Akademik Lulusan Program Pascasarjana
37Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil
38Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan Polri pada Bulan Ramadhan
39Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 224/E4.5/2015 tentang Nomor Induk Dosen Nasional
40Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menteri Ristek dan Dikti Nomor: 105/M/VI/2015 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
41Edaran dan Kebijakan Eselon IEdaran Direktur Diktendik no. 226/E4.5/2015: Edaran Direktur Diktendik tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
42Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SE/Dj.I/KP.07.6/17/2015 tentang Prosedur Pengangkatan Dosen Tetap non PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan lslam Negeri
43Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menteri Penertiban Aparatusr Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Kegiatan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor
44Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menteri Penertiban Aparatusr Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Peningkatan Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara
45Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri di Lingkungan Instansi Pemerintah
46Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Di Lingkungan Instansi Pemerintah
47Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Gerakan Hidup Sederhana
48Edaran dan Kebijakan Eselon IEdaran Dirjen Dikti Nomor 4798/E.E2.3/KL/2015 tentang Jumlah Minimal Dosen Di Program Studi Dan Sanksi
49Edaran dan Kebijakan Eselon IEdaran Menristek dan Dikti Nomor 17/M/I/15 tentang Legalitas Sertifikat Pendidik Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)
50Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Dirjen Dikti Nomor 1915/E.E2.3/KL/2015 tentang Pencabutan dan Ralat Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi
51Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0404/E3.2/2015 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi
52Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor: 1839/C.C2/TU/2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Dasar
53Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Inpektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 005 Tahun 2016 tentang Digitalisasi Dokumen dan Entri Data ke dalam Aplikasi e-MPA di Lingkungan Kementerian Agama
54Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 011 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Wistleblowing pada Kementerian Agama
55Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar
56Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di Surat Kabar
57Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 2-1/99 tentang Tindak Lanjut E-PUPNS
58Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: SE/01/M.PAN/1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
59Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor SE-13/PB/2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Agama
60Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-261/PB/2016 Tentang Penyampaian Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2015
61Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan ISlam Nomor: 158/Dj.I/PP.00.11/01/2017 tentang Perubahan Penamaan Madrasah Negeri
62Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 08.05/Sj/B.V/4/Kp.02.3/1/2017 Tentang Perubahan Tata Cara Pengurusan Dokumen Perjalanan Dinas Luar Negeri di LIngkungan Kementerian Agama
63Edaran dan Kebijakan Eselon ISurat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: SE/Dj.I/PP.00.9/124/2014 tentang Pelaksanaan Beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Ketentuan Pelaksanaan dari Beberapa Pasal dan Ayat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi